KoperasiSimpan Pinjam Bogor Bogor utara, kota bogor, jawa barat 16151, indonesia. Ksp sejatera bersama | koperasi simpan pinjam sejahtera bersama di bogor, hubungi:
Untukmenjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama; Calon anggota cukup datang ke kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama terdekat Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, No. Rek: 700.270.0977 a.n KSU SEJAHTERA BERSAMA Bank BRI KCP Baranangsiang Bogor, No. Rek: 118001000018309 a.n KOP. KSU SEJAHTERA BERSAMA
KoperasiSimpan Pinjam Nasari melayani Simpanan untuk masyarakat dan melayani Pinjaman khusus kepada para Pensiunan PNS, TNI dan Polri dan pelaku UMKM support@ 24 850 509 1
Peringkat2 kategori Simpan Pinjam. Juara 2 Koperasi Berprestasi Tahun 2021 . Bonus diawal transaksi sesuai kebijakan koperasi; Baca Selengkapnya. PILIHAN DEPOSITO. Jadikan Penghasilan Anda Berkembang dan Bermanfaat. Amanah. Jl Manthous Bogor 1 Rt 20 Rw 05 Playen Playen Gunungkidul. 0274 2901535.
KoperasiSimpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kota Bogor mengalami penurunan dalam jumlah selama beberapa tahun terakhir hingga tersisa lima KSPPS di Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan usaha KSPPS di Kota Bogor dan memberikan alternatif strategi untuk meningkatkan keberlanjutan usaha KSPPS.
Koperasisimpan pinjam bogor. 498 likes. koperasi sejahtera bersama ingin membantu per-ekonomian masyarakat indonesia
Oc9UVH. Jasa Pembuatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Cijujung BogorKami Melayani Jasa Pembuatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Cijujung Bogor – Koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan individu-individu atau gabungan beberapa Koperasi dengan fondasi operasionalnya berdasarkan aturan dasar Koperasi sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi warga negara yang berpedoman atas asas kekeluargaan, demfinisi tentang koperasi diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Anggota koperasi memiliki status ganda sbg owner & pelanggan, dibuat, didanai, diurus dan dijaga serta dinikmati sendiri oleh pembuatnya. Tujuan inti badan hukum koperasi ialah memenuhi kebutuhan kesuksesan anggotanya guna meningkatkan kesejahteraan anggota. Misalkan menghasilkan kelebihan maka dibagikan ke anggotanya , dan kekuatan pelayanan koperasi diatas permintaan anggotanya, maka bisa melayani permintaan lingkungan selain anggota badan usaha koperasi. JASA PEMBUATAN KOPERASI DASAR HUKUM UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan UU No. 25 TH 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan JENIS & BENTUK KOPERASI Berpatokan pada UU cipta kerja Pasal 3 dilihat dari yang mendirikan , bentuk Koperasi dibagi menjadi 2 yaitu Koperasi Primer Ialah koperasi yang didirikan oleh individu-individu dengan jumlah pembentuk minimal oleh 9 orang. Koperasi Sekunder Ialah koperasi yang dibentuk oleh beberapa koperasi yang dibentuk oleh tidak kurang dari tiga Unit Koperasi . Sedangkan jenis bidang usaha koperasi disebutkan pada psl. 67 Peraturan Mentri Koperasi & Usaha Kecil Menengah Nomor 09/2018, ialah Koperasi Konsumen; ialah koperasi yang menyediakan barang-barang sehari-hari yang dikonsumsi oleh para membernya, contohnya koperasi yang membuka toko atau mini market yang menjual barang-barang yang di konsumsi sehari2 oleh anggotanya Koperasi Produsen adalah koperasi yang gerakan fokus pada memproses bahan baku milik anggota menjadi barang jadi/setengah jadi, contohnya koperasi dibidang makan kaleng, perkebunan, pertambangan, nelayan Koperasi Jasa adalah koperasi yang berkegiatan dibidang jasa untuk keperluan para anggotanya maupun kepada non anggota, misalnya jasa angkutan, travel,gadai, pendidikan dll Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memasarkan barang-barang yang diproduksi oleh anggotanya, misalnya memasarkan hasil karya, makanan olahan, tekstil, dan lainnya Koperasi simpan pinjam. ialah koperasi yang aktifitas usahanya dibidang simpan pinjam, misalnya koperasi kredit, koperasi modal usaha LANGKAH-LANGKAH PENDIRIAN KOPERASI Setelah memahami syarat & bentuk koperasi maka selanjutnya kita akan melanjutkan tahapan untuk mendirikan koperasi yang sesuai ketentuan pada Permenkukm No. 09 THN 2018 tentang Penyelenggaran dan Bimbingan Koperasi, adapun tahapan yang harus dikerjakan, ialah Mengikuti penyuluhan pendirian koperasi Penyuluhan bisa dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan penyuluhan pengelollan koperasi kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah. Permohonan dalam {surat permohonanPermohonan tertulis itu ialah hari, tanggal pelaksanaan penyuluhan, juga lokasi pembinaan,. Penyuluhan, akan diisi oleh Pengisi Penyuluh Koperasi Lapangan PPKL, adapun materi yang diajarkan mengenai pokok-pokok oleh para pembentuk untuk menetapkan pokok-pokok isi rancangan AD/ART yang meliputi Nama koperasi; Nama para pendiri; Tempat kedudukan koperasi; Jenis koperasi; Masa berlaku waktu berdiri; Bidang Usaha; Keanggotaan koperasi; Kepengurusan koperasi; Kekayaan awal koperasi; Jumlah setoran simpanan Wajib & Pokok; Bidang usaha koperasi; pengelolaan Koperasi; Pembagian sisa hasil usaha; Perubahan AD/ART; Tata cara penutupan Sanksi; dan Peraturan lainya. Pemesanan Nama Koperasi Nama koperasi yang ditetapkan oleh Perseta dalam Rapat Anggota Pembentukan Koperasi di pesan melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi NPAK. Nama koperasi harus sesuai persyaratan Terdiri atas setidaknya tiga kata setelah frasa koperasi; Ditulis dalam huruf latin; Belum digunakan secara sah oleh Koperasi lain; Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; Tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dilarang terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; dilarang hanya menggunakan maksud dan tujuan serta bidang usaha sebagai Nama Koperasi; Sesuai dengan kegiatan usaha Koperasi, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ingin dipakai sebagai isi dari Nama Koperasi. Membuat Akta Pendirian Koperasi Apabila pemesanan nama koperasi telah disetujui oleh KEMENTRIAN, notaris bisa membuat Akta Pendirian Koperasi yang berisi mengenai kesepakatan mengenai ketentuan hasil keputusan dalam rapat pendirian. Setor Modal Koperasi menyetorkan modal pembentukan, ini tertuang di Psl. 11 Permenkukm No. 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan & Pembinaan Koperasi, yang berisi Modal Pendirian Koperasi paling sedikit berasal dari Simpanan Pokok. Modal Awal bisa ditambahkan dari sumber Simpanan Wajib ; dan/atau hibah. Hibah sebagaimana dimaksud dapat berbentuk uang ; dan/atau barang modal yang mempunyai nilai yang bisa diukur dalam satuan rupiah. Simpanan Pokok seperti disebutkan di atas harus disetorkan oleh anggota pada koperasi di saat menjadi anggota. Hibah sebagaimana diatas diserahkan dengan surat pernyataan di atas materai dan/atau akta hibah. Pengecekan Dokumen Pendirian Untuk mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, notaris harus menyerahkan permohonan verifikasi berkas terlebih dahulu lewat Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, jika dokumen terverifikasi terpenuhi dan memenuhi persyaratan, notaris akan menerima bukti yang diterbitkan oleh SISMINBHKOP. Untuk dokumen yang wajib dicek yaitu Rangkap dua akta pendirian Koperasi, salah satunya bermeterai cukup; Berita acara rapat pendirian Koperasi, juga pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada; Surat bukti penyetoran modal, setidaknya sebesar simpanan pokok; dan Program awal aktivitas usaha Koperasi Berita acara dalam poin 2 dtambahkan berkas sebagai berikut Absensi rapat pendirian; fotocopy eKTP para pendiri yang hadir; Surat kuasa pendiri; dan Dokumen Rekomendasi yang dikeluarkan instansi terkait dengan bidang operasional yang akan dioperasikan. Menyampaikan Permintaan Pengesahan Akta Pendirian koperasi Permohonan SK Menkumham Akta Pendirian Koperasi dilakukan oleh notaris secara elektronik dengan cara mengisi Format Isian Akta Pendirian Koperasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, memalui Proses menscan & meng-upload berkas-berkas yang sudah diverifikasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. TUTORIAL MEMBUAT KOPERASI Untuk layanan lebih lanjut mengenai Jasa Pembuatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Cijujung Bogor , silahkan kontak kami
SISTEM PINJAMAN DALAM KOPERASI Studi di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Perspektif Hukum Islam Mohamad Raid Qais Muntashir NIM 08220058 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG ABSTRAK Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Disamping itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi yang berasal dari uang administrasi disebut Sisa Hasil Usaha SHU dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota meminjam uang dari koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama. Penulis mengkaji mengenai beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari lapangan digunakan metode wawancara dan studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis data melalui rekonstruksi bahan reconstructing, penyajian data dan verifikasi. Berdasarkan uraian di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut Sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu Tujuan pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman, prosedur peminjaman dan prosedur pengembalian pinjaman. Adapun sistem pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perspektif hukum Islam merupakan hal yang tidak boleh atau dilarang dengan alasan bahwa sistem yang diterapkan masih ada yang bertentangan dari prinsip syariah. Pengembalian infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk riba karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat. Kata Kunci Pinjaman Koperasi, Qardh. BAB I PENDAHULUAN Belakang Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara makro dapat terlihat, koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan, sumbangan serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada pertumbuhan koperasi Co-operative Growth, perkembangan koperasi Co-operative Share dan peran koperasi Co-operative Effect yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan.[1] Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu pelaksanaan sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? pandangan hukum Islam terhadap sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang? Penelitian Berdasarkan beberapa uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. pandangan hukum Islam terhadap sistem pinjaman di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya wawasan keilmuan mengenai koperasi yang mana pada saat ini salah satu wadah pengembangan ekonomi kecil-menengah yang diterapkan oleh Pemerintah Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi anggota koperasi, sehingga mempunyai kejelasan keabsahan dalam ikut serta mengembangkan perekonomian dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terdahulu Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini sebagai kajian pustaka, yang diantaranya mengenai riba telah dilakukan sebelumnya oleh Mada Wijaya dengan judul Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dalam Kegiatan Perekonomian Studi Kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. yang dilakukan oleh Mohamad Suhil mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IPS tahun 2010, dengan judul Sistem Ekonomi Syari’ah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu UGT Sidogiri Pasuruan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Kontrak Dalam Islam Kontrak adalah suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.[2] Fiqih muamalah menyatakan pengertian kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad secara linguistik memiliki makna ar-rabthu’ yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.[3] Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi landasan makna kata al-aqdu akad, yang diantaranya;[4] Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.[5] Secara etimologi akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.[6] Jadi yang dimaksud dengan hukum kontrak syariah adalah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.[7] Tujuan melakukan perbuatan menyusun kontrak ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri dan diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat, sehingga apa yang menjadi tujuan kontrak itu sendiri dapat tercapai. Adapun rukun-rukun akad menurut pendapat jumhur fuqaha terbagi menjadi [8] 1Aqidain para pihak yang berakad aManusia Memiliki kecakapan ahliyah. Adanya kewenangan wilayah untuk melakukan perbuatan hukum. bBadan Hukum Syariah 2Mahal al-Aqd 3Sighat Al-Aqd Syarat adalah sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Para ulama fiqh menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut;[9] 1 Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad; 2 Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Dasar-dasar akad secara umum dibedakan menjadi akad pertukaran, persekutuan, dan kepercayaan.[10] Istilah asas berasal dari bahasa arab yang berarti dasar atau landasan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Rumusan asas-asas dalam hukum kontrak syariah bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Keberadaan asas-asas yang terkait dengan hukum kontrak sangatlah beragam, diantaranya; [11] 1Asas Ibadah Asas Diniatkan Ibadah 2Asas Hurriyyah at-Ta’aqud Asas Kebebasan Berkontrak 3Asas al-Musawah Asas Persamaan 4Asas at-Tawwazun Asas Kesetimbangan 5Asas Maslahah Asas Kemaslahatan 6Asas Âal-Amanah Asas Kepercayaan 7Asas al-Adalah Asas Keadilan 8Asas al-Ridha Asas Keridhaan 9Asas al-Kitabah Asas Tertulis 10ash-Shiddiq Asas Kejujuran 11Asas Itikad Baik Kontrak Koperasi Koperasi secara umum adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.[12] Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen dan Koperasi Kredit jasa keuangan. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk untuk, mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Hasil Usaha Istilah Sisa Hasil Usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitungnya yaitu seperti yang disebut di dalam Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian. Hutang Piutang Dalam Islam Hutang piutang atau Qardl dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena qardl merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Qardh juga merupakan salah satu jenis salaf salam. Transaksi qardl diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma’ ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah, Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezki dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”[13] “Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. HR. Muslim[14] Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli yaitu 1Ă‚qid yaitu yang berhutang dan yang berpiutang. 2Maqud alaih 3Sighat yaitu ijab qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.[15] Para ulama sepakat bahwa jika pemberi hutang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Namun apabila kelebihan atau manfaat tidak diisyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW[16] “Dari Jabir RA. ia menuturkan, “aku mendatangi Nabi SAW, sementara beliau mempunyai suatu hutang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan menambahinya”. Muttafaq Alaih “Dari Anas, ia ditanya, “seseorang di antara kami meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu si peminjam memberi hadiah kepada yang meminjaminya?” Anas menjawab, “Rasulullah SAW bersabda, Apabila seseorang di antara kalian memberi pinjaman, lalu yang diberi pinjaman memberi hadiah kepadanya atau membawanya di atas kendaraan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu memang biasa ia lakukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman.” HR. Ibnu Majah BAB III METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Lokasi penelitian berada di lingkungan kampus penulis sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian serta dapat menghemat waktu dalam penelitian. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang membandingkan antara fenomena riil dengan teori yang ada untuk diketahui apakah ada perbedaan antara fenomena yang ada dalam masyarakat dengan teori yang sudah ada. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang ditujukan kepada pengurus koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang secara mendalam deft interview dan buku koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan data sekunder menggunakan al-Qur’an dan al-Sunnah yang terkait dengan bunga pinjaman. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dari data yang telah dikumpulkan dan diketahui keabsahannya, diproses secara umum melalui rekonstruksi bahan reconstructing, Selanjutnya menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.[17] Tahapan terakhir yakni melakukan verifikasi dari awal pengumpulan data dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan. Untuk melihat perspektif hukum Islam, penulis menggunakan beberapa kaidah fiqh khusus di bidang transaksi muamalah yaitu kaidah yang berbunyi[18] “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. “Hukum asal dalam transaksi adalah keridlaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan” “Setiap pinjaman dengan menarik manfaat oleh kreditor adalah sama dengan riba” Teknik pengecekan data dengan teknik triangulasi dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan perkatan atau pendapat seseorang secara umum ataupun pribadi, membandingkan apa yang dikatakan ketika situasi penelitian di sepanjang waktu, membandingkan keadaan dengan berbagai pendapat, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen. BAB IV PAPARAN DAN ANALISA DATA A. Pelaksanaan Pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Setiap anggota koperasi dapat meminjam uang untuk kepentingan para anggota koperasi. Setiap anggota koperasi yang meminjam uang diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal peminjaman. Pinjaman yang diberikan Koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dipinjamkan kepada anggota digunakan untuk biaya kebutuhan hidup serta biaya pendidikan yang sedang ditempuh anggota. Adapun syarat-syarat dan ketentuan tersebut adalah[19] anggota tetap atau anggota tidak tetap di koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. formulir permohonan peminjaman uang. hutang pinjaman ditutup dilunasi kurang dari lima bulan maka yang bersangkutan tidak memperoleh pembagian SHU. infaq 1 % dari pinjaman setiap bulannya. Tidak ada data tertulis mengenai infaq yang menjadi ketentuan peminjaman di koperasi sebasar 1 %, ketentuan tersebut merupakan kesepakatan bersama para anggota dalam Rapat Anggota Tahunan.[20] Dalam Laporan Tahunan 2011 hanya ada data terkait pembagian Sisa Hasil Usaha. Penulis mempertegas ketidakbolehan infaq di awal perjanjian peminjaman yang diterapkan oleh koperasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa jika pemberi hutang mensyaratkan kepada pengutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Namun apabila kelebihan atau manfaat tidak diisyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadits Rasul SAW yang berbunyi[21] “Dari Jabir RA. ia menuturkan, “aku mendatangi Nabi SAW, sementara beliau mempunyai suatu hutang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan menambahinya”. Muttafaq Alaih “Dari Anas, ia ditanya, “seseorang di antara kami meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu si peminjam memberi hadiah kepada yang meminjaminya?” Anas menjawab, “Rasulullah SAW bersabda, Apabila seseorang di antara kalian memberi pinjaman, lalu yang diberi pinjaman memberi hadiah kepadanya atau membawanya di atas kendaraan, maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu memang biasa ia lakukan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman.” HR. Ibnu Majah BAB V PENUTUP Berdasarkan hasil data penelitian di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai pelaksanaan akad pinjaman dan pengembalian pinjaman yang telah dianalisis oleh penulis, secara umum dapat ditarik kesimpulan, sebagai hasil penelitian yaitu pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan dengan memperhatikan empat hal pokok, yaitu tujuan pemberian pinjaman, syarat-syarat peminjaman, prosedur peminjaman yang diantaranya menjadi anggota tetap atau anggota tidak tetap, mengisi formulir permohonan peminjaman uang, dan prosedur pengembalian pinjaman. pinjaman di KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak boleh atau dilarang karena masih ada penerapan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengembalian infaq 1% dari prosentase besarnya peminjaman saat pengembalian uang pinjaman termasuk bentuk riba karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang yang sekarang disebut KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus mempunyai data-data yang jelas sehingga ada bukti tertulis mengenai aturan dan penerapan yang berlaku. ada kejelasan mengenai sistem yang dipegang oleh KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, apakah menggunakan prinsip syariah atau menggunakan prinsip konvensional. Harus dipertegas dan tidak bisa dirubah sebagian saja. Seperti merubah akad pengembalian pinjaman dengan nama infaq. DAFTAR PUSTAKA dan Penelitian Al-Qur’ân al-KarĂ®m. Abdulkadir, Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung PT. Citra Aditya Baksti, 2004. Ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazaq, Fatawaa al-Lajnah ad-Daaimah lil buhuuts al-Ilmiyyah wal Iftaa’ al-Buyuu’, diterjemahkan Abdul Ghoffar, Fatwa-Fatwa Jual Beli. Cet. 2. Bogor Pustaka Imam Syafi’I, 2005. Al-Asqalani, Ibnu Hajar Bulughul Maram. BairĂ»t Dâr al-Fikr, 1998. Al-Bugha, Musthafa Diib, at-Tadzhib fi Adillat Matan al-Ghayat wa at-Taqrib al-Mansyur bi Matan Abi Syuja’ al-fiqh asy-Syafi’i, diterjemahkan Pakihsati, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’I. Jawa Tengah Media Zikir, 2009. Al-Bukhâri, Abi Abdillah Muhammad isma’il, Shahih Bukhâri. BairĂ»t Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998. Al-Hasani, Ahmad bin Muhammad bin ash-Shiddiq, Fathul Wahab. BairĂ»t Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998. Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, Kifayatul Akhyar, diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah musthafa, Kelengkapan Orang Saleh. Cet. 7. Surabaya Iman, 2007. Al-Malibari, Syaikh Zanuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu’in. Surabaya Dâr Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, 1998. Al-Mundziri, al-Hafidz Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin, Mukhtashar Shahih Muslim, diterjemahkan Achmad Zaidun, Ringkasan Hidits Shahih Muslim. Jakarta Pustaka Amani, 2003. Akta Perubahan Anggaran Dasar KPRI STAIN. Malang KPRI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2002. Amiruddin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Rajawali Press, 2006. Aziz, Faishal bin Abdul, “Nailul Authar”, diterjemahkan Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, Terjemahan Nailul Authar Surabaya PT. Bina Ilmu, 2002. Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1- Juz 30, Jakarta Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, 1990. Djuaini, Dimyauddin Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008. Fachruddin, Fuad Mohd. Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi. Bandung PT Alma’arif, 1993. ……..,“Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari”, diterjemahkan Amiruddin, Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Vol. XII. Jakarta Pustaka Azzam, Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung Rosdakarya, 2007. ………,Metode penelitian Kualitatif . Bandung Rosdakarya, 2010. Muslim, Al-Imam Abi al-Husaini, Shahih Muslim. BairĂ»t Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998. Rahman, Abdul, Ghufron ishan dan Sapiuddin Shidiq, Fiqh muamalat, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010. Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia. Yogyakarta BPFE-YOGYAKARTA, 2000. Sahroni, Sohari dan Ruf’ah abdullah, Fiqh Muamalah. Bogor Ghalia Indonesia, 2011. Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi 4. Jakarta PT. Rineka Cipta, 2006. Sukamdiyo, Manajemen Koperasi. Jakarta Erlangga, 1996. Susamto, Burhanuddin Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta BPFE-YOGYAKARTA, 2009. Syafei, Rahmat Fiqih Muamalah. Bandung Pustaka Setia, 2006. Titik Sartika Pratomo dan Abd. Rachman Soejoedono eds, Ekonomi Skala Kecil/Menegah &Koperasi . Bogor Ghalia Indonesia, 2004. Perundang-Undangan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang al-Qardh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/Kep/ Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Achmad Masduqi Machfudh, “Koperasi Simpan Pinjam Kosipa Ditinjau dari Syariat Islam”, diakses tanggal 25 juli 2012. Ahmad Zain, “Hukum Koperasi Simpan Pinjam”, weblog, diakses tanggal 22 mei 2012. Ardana, “Penelitian deskriptif” diakses tanggal 10 Oktober 2011. Bayu Krisnamurthi. Membangun Koperasi Berbasis Anggota dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat /f/8628-membangun-koperasi-berbasis-anggota/, diakses 5 Juni 2011. Destya Purwaning Tyas, “Pengertian Koperasi Simpan Pinjam”, http//destyapurwaningtyas. diakses tanggal 22 mei 2012. Erna Febru Aries S, “Pengertian Bunga Pinjaman”, http// weblog, diakses tanggal 11 Mei 2011. Halomoan Tamba. Revitalisasi Koperasi Simpan file_Infokop/Edisi%2022/ , diakses 08 Juni 2011. Hukum Perjanjian Syariah dan pelaksanaannya”, http //mozhatiia. 2010/ 04/ hukum- perjanjian- syariah- dan .html, diakses tanggal 24 juli 2012. Koperasi Dalam Pandangan Islam, diakses tanggal 30 juli 2012. Koperasi Dalam Syariah Islam, diakses tanggal 05 juli 2012. Koperasi Sirkah Ta’awuniyah dalam Pandangan Islam, http // 2007/10/24/koperasi-sirkah-taawuniyah-dalam-pandangan-islam/, diakses tanggal 23 juli 2012. “Pengertian SHU Sisa Hasil Usaha Koperasi dan Perumusannya”, diakses tanggal 23 juli 2012. “Pengertian Zakat, Infaq dan shadaqah” ,http // docs/71353484/Pengertian-infaq, diakses tanggal 14 agustus 2012. “Perbedaan Infaq, Zakat dan Shadaqah”, http// petanidakwahmenulis . /2012/06/ pe diakses tanggal 13 juli 2012. Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, diakses tanggal 20 juli 2012. “Sekilas Kontrak Syariah”, diakses tanggal 24 juli 2012. Suhendar Sulaeman. Eksistensi Koperasi Simpan Pinjam Suatu Tinjauan Pertumbuhan dan Efektifitas Kebijakan. /deputi7/file_Infokop/EKSISTENSI%20 KOPERASI. htm.. diakses 05 Juni 2011. “Sisa Hasil Usaha SHU Koperasi”, diakses tanggal 23 juli 2012. [1]Sukamdiyo, Manajemen Koperasi Jakarta Erlangga, 1996, 144. [2]Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syariah, YogyakartaBPFE-YOGYAKARTA, 2009, 11. [3]Dimyauddin Djuaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008, 47. [4]Sohari Sahroni dan Ruf’ah abdullah, Fiqh Muamalah, Bogor Ghalia Indonesia, 2011, 56. [5]QS. ali-Imran 3 76. [6]Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung, CV Pustaka Setia, 2006, 43. [8]Burhanuddin M., Hukum. [9]Sohari Sahroni dan Ruf’ah abdullah, Fiqh, 54. [10]Burhanuddin M., Hukum, 67. [11]Burhanuddin M., Hukum, 41. [12]Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia Yogyakarta BPFE-YOGYAKARTA, 2000, 2. [13]QS. al-Baqarah 2 245. [14]Al-Imam Abu Daud, “Sunan Abu Daud”, juz II BairĂ»t Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 584. [15]Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002, 173. [16]Faishal bin Abdul Aziz, “Mukhtashar Nailul Authar”, diterjemahkan Amir H. Fachrudin dan Asep Saefullah, Ringkasan Nailul Authar Jakarta Pustaka Azzam, 2006, 118. [17]Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung PT. Citra Aditya Baksti, 2004, 126. [18]Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih. Cet, III; Jakarta Kencana, 2010, 128. [19]Tri Asih sebagai bendahara koperasi, wawancara Malang, 11 Agustus 2012 [20]Ahmad Fahruddin sebagai wakil ketua, wawancara Malang, 30 Juli 2012 [21]Faishal bin Abdul Aziz, “Mukhtashar Nailul Authar”, diterjemahkan Amir H. Fachrudin dan Asep Saefullah, Ringkasan Nailul Authar Jakarta Pustaka Azzam, 2006, 118.
Cara Pembuatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Pasir Gaok BogorKami Melayani Cara Pembuatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Pasir Gaok Bogor – Koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau kumpulan Koperasi dengan melandaskan operasionalnya berpedoman pada aturan dasar Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan, pengertian tentang koperasi termaktub pada UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Koperasi dan UKM Anggota koperasi mempunyai hak lebih dari satu sbg pemilik dan pengguna manfaat, dibuat, didanai, diurus dan dijaga serta dimanfaatkan sendiri oleh pendirinya. Tujuan pokok badan usaha koperasi adalah menopang kebutuhan ekonomi pemiliknya untuk menambah kemakmuran anggota. Jika mendapatkan kelebihan maka dibagikan ke anggotanya , serta kemampuan layanan koperasi melebihi kebutuhan anggotanya, maka bisa melayani permintaan lingkungan selain anggota koperasi. JASA PEMBUATAN KOPERASI LANDASAN HUKUM Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 1 Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan UU No. 25 thn 92, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan JENIS dan BENTUK KOPERASI Berlandaskan UU cipta kerja psl 3 dilihat dari yang mendirikan , bentuk Koperasi dibagi menjadi dua yaitu Koperasi Primer Yaitu koperasi yang didirikan oleh individu-individu dengan jumlah pembentuk tidak kurang oleh 9 orang. Koperasi Sekunder Yaitu koperasi yang didirikan olehgabungan koperasi yang diprakarsai oleh tidak kurang dari 3 Unit Koperasi . Selanjutnya jenis bidang usaha koperasi disebutkan pada psl. 67 Peraturan Mentri Koperasi & Usaha Kecil Menengah No. 09/2018, ialah Koperasi Konsumen; yaitu koperasi yang menyediakan barang-barang sehari-hari yang dibutuhkan oleh para membernya, misalnya koperasi yang berbentuk warung atau super market yang menjual barang-barang yang di konsumsi sehari2 oleh anggotanya Koperasi Produsen ialah koperasi yang aktifitas fokus pada memproses bahan dasar yang bersumber dari anggota menjadi barang jadi/setengah jadi, misalnya koperasi dibidang peternakan, perkebunan, perindustrian, perikanan Koperasi Jasa adalah koperasi yang fokus dibidang jasa untuk kebutuhan para anggotanya dan juga kepada non anggota, contohnya jasa transportasi, travel,keuangan, pendidikan dll Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memasarkan produk-produk yang diproduksi oleh anggotanya, contohnya memasarkan hasil kerajinan, kuliner, konveksi, dan lainnya Koperasi simpan pinjam. adalah koperasi yang gerakan usahanya dibidang simpan pinjam, misalnya koperasi simpan pinjam, koperasi modal usaha TAHAPAN PENGURUSAN KOPERASI Setelah memahami bentuk & Syarat koperasi maka selanjutnya kita akan mempelajari tahapan untuk mendirikan koperasi yang diatur pada Permenkukm Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Bimbingan Koperasi, adapun langkah-langkah yang harus dikerjakan, yaitu Mengikuti penyuluhan pengelolaan koperasi Bimbingan bisa diperoleh dengan cara mengirimkan permohonan tertulis penyuluhan pembuatan koperasi kepada Kepala Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah. Permohonan dalam {surat permohonanPermohonan tertulis itu yaitu hari, tanggal pelaksanaan penyuluhan, & alamat lengkap penyuluhan,. Pengisian materi, akan disampaikan oleh Pegawai Penyuluh Koperasi Lapangan PPKL, untuk pembinaan yang diajarkan mengenai bagaimana pengelolaan oleh para pendiri untuk membicarakan inti materi rancangan AD/ART yang terdiri dari Nama koperasi; Nama para pembentuk; Alamat koperasi; Jenis koperasi; Jangka waktu berdiri; Bidang Usaha; Ketentuan anggota koperasi; Perangkat organisasi koperasi; Modal koperasi; Besarnya kententuan simpanan Pokok dan Wajib ; Kegiatan usaha koperasi; pengelolaan Koperasi; Pengajuan Permohonan Nama Koperasi Nama koperasi yang telah diputuskan oleh Perseta dalam Rapat Anggota Pendirian Koperasi di ajukan melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi NPAK. Nama koperasi harus sesuai persyaratan Terdiri atas sekurangnya 3 kata setelah frasa koperasi; Ditulis dengan huruf latin; Belum digunakan oleh Koperasi lain; Dilarang melanggar ketertiban umum dan/atau kesusilaan; Dilarang mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; Tidak hanya berisi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Koperasi; Sesuai dengan kegiatan usaha Koperasi, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan menjadi isi dari Nama Koperasi. Membuat Akta Pendirian Koperasi Setelah pemesanan nama koperasi telah disetujui oleh SISMINBHKOP, notaris bisa membuat Akta Pendirian Koperasi yang memuat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil keputusan dalam rapat pendirian. Penyetoran Modal Koperasi wajib mempunyai modal usaha, ini tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Mentri Koperasi dan UKM Nomor 09 Tahun 2018 mengenai Pendirian dan Bimbingan Koperasi, yaitu Modal Pembentukan Koperasi paling sedikit berasal dari Simpanan Pokok. Modal Awal dapat didapat juga dalam bentuk Simpanan Wajib ; dan/atau hibah. Hibah sebagaimana dimaksud dapat berupa uang ; dan/atau aset modal yang mempunyai nilai yang dapat diukur dalam satuan rupiah. Simpanan Pokok seperti dimaksud di atas harus disetorkan oleh anggota kepada koperasi di waktu menjadi anggota. Hibah seperti disampaikan dibuktikan dalam surat pernyataan di atas materai dan/atau akta hibah. Verifikasi Berkas Permohonan Untuk mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, notaris wajib mengirimkan permohonan verifikasi berkas dahulu melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, bila dokumen dinyatakan terpenuhi & memenuhi persyaratan, notaris akan mendapatkan tanda terima yang diterbitkan oleh sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. Adapun persyaratan yang wajib diverifikasi adalah berikut ini Dua Berkas akta pendirian Koperasi, salah satunya bermeterai cukup; Berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk surat kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan jika ada; Surat bukti penyerahan modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan Rancangan awal operasional usaha Koperasi Berita acara pada poin 2 dilampirkan berkas berikut ini Absensi rapat pendirian; fotocopy Kartu Tanda Penduduk para pendiri yang hadir; Surat kuasa pendiri; dan Dokumen Rekomendasi dari instansi terkait dengan bidang operasional yang akan dioperasikan. Mengajukan Pengajuan SK Dokumen Pendirian koperasi Pengajuan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi disampaikan oleh notaris secara tertulis Melalui Form Isian Akta Pendirian Koperasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, memalui Proses memindai dan mengunggah berkas-berkas yang sudah diverifikasi oleh Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. VIDEO MEMBUAT KOPERASI Untuk layanan lebih detail tentang Cara Pembuatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Pasir Gaok Bogor , silahkan kontak kami
Biaya Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Sasak Panjang BogorKami Melayani Biaya Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Sasak Panjang Bogor – Koperasi merupakan badan hukum yang beranggotakan sekelompok orang atau gabungan beberapa Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berpedoman pada prinsip Koperasi sekaligus menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, demfinisi mengenai koperasi termuat dalam UU No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian Anggota koperasi mempunyai status lebih dari satu sbg owner & pengguna, dibentuk, dibiayai , dikelola dan dijaga serta dinikmati sendiri oleh pendirinya. Tugas pokok badan usaha koperasi ialah menunjang kepentingan kesuksesan anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Jika menghasilkan kelebihan maka dibagikan kepada anggotanya , jika kapasitas layanan koperasi melebihi permintaan anggotanya, maka dapat memenuhi kebutuhan lingkungan yang bukan anggota koperasi. BIAYA PENDIRIAN KOPERASI DASAR HUKUM UUD 1945 psl. 33 ayat 1 Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan Undang-Undang No. 25 thn 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan JENIS dan BENTUK KOPERASI Berlandaskan UU cipta kerja psl 3 dilihat dari pendirinya , bentuk Koperasi dipisah\dikelompokan menjadi 2 yaitu Koperasi Primer Adalah koperasi yang dibentuk oleh orang-orang dengan jumlah pendiri minimal oleh Sembilan orang. Koperasi Sekunder Yaitu koperasi yang diprakarsai olehgabungan koperasi yang dibentuk oleh tidak kurang dari 3 Koperasi . Sedangkan jenis-jenis koperasi disebutkan di Pasal 67 Permenkukm No. 09/2018, sebagai berikut Koperasi Konsumen; yaitu koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi oleh para membernya, misalnya koperasi yang berbentuk toko kelontong atau super market yang menyediakan barang-barang yang di konsumsi sehari2 oleh anggotanya Koperasi Produsen yaitu koperasi yang operasional utamanya mengolah bahan baku milik anggota ke siap pakai, contohnya koperasi dibidang peternakan, perkebunan, pertambangan, nelayan Koperasi Jasa ialah koperasi yang bergerak dibidang jasa untuk mememnuhi kebutuhan para anggotanya maupun kepada non anggota, contohnya jasa angkutan, travel,gadai, pendidikan dll Koperasi pemasaran adalah koperasi yang kegiatan utamanya memasarkan produk-produk yang diproduksi oleh anggotanya, contohnya memasarkan hasil karya, kuliner, konveksi, dan sebagainya Koperasi simpan pinjam. adalah koperasi yang operasional usahanya dibidang simpan pinjam, contohnya koperasi simpan pinjam, koperasi syariah TAHAPAN PENGURUSAN KOPERASI Setelah memahami bentuk & Syarat koperasi maka berikut kita akan melanjutkan tahapan untuk membuat koperasi yang diatur pada Peraturan Mentri Koperasi dan UMK Nomor 09 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaran dan Bimbingan Koperasi, adapun langkah-langkah yang harus dikerjakan, yaitu Mengikuti bimbingan pengelolaan koperasi Bimbingan bisa didapat dengan cara memberikan surat permohonan bimbingan pendirian koperasi kepada Kepala Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah. Permohonan dalam {surat permohonanPermohonan tertulis tersebut ialah Waktu pelaksanaan penyuluhan, juga lokasi pembinaan,. Pengisian materi, akan diisi oleh Pegawai Penyuluh Koperasi Lapangan PPKL, isi materi yang disampaikan tentang dasar-dasar oleh para pendiri untuk membahas inti materi rencana AD/ART yang meliputi Nama koperasi; Nama para pembentuk; Domisili koperasi; Jenis koperasi; Jangka waktu berdiri; Bidang Usaha; Keanggotaan koperasi; Perangkat organisasi koperasi; Pendanaan koperasi; Jumlah setoran simpanan Wajib & Pokok; Bidang usaha koperasi; pengelolaan Koperasi; Pembagian keuntungan; Perubahan anggaran dasar; Prosedur pembubaran Sanksi; dan Aturan khusus. Pemesanan Nama Koperasi Nama koperasi yang diinginkan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Pendirian Koperasi di ajukan melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi NPAK. Nama koperasi wajib sesuai persyaratan Terdiri dari sekurangnya tiga kata diluar frasa koperasi; Ditulis dengan huruf latin; Belum digunakan secara sah oleh Koperasi lain; Dilarang bertentangan dengan norma dan/atau kesusilaan; Dilarang mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta bidang usaha sebagai Nama Koperasi; Sejalan dengan kegiatan usaha Koperasi, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha akan digunakan sebagai bagian dari Nama Koperasi. Membuat Akta Pendirian Koperasi Setelah pengajuan nama koperasi telah disetujui oleh KEMENTRIAN, notaris dapat membuat Akta Pendirian Koperasi yang memuat kesepakatan mengenai aturan-autran hasil keputusan dalam rapat pendirian. Setor Modal Koperasi mempunyai modal operasional, ini diisaratkan pada Pasal 11 Permenkukm Nomor 09 THN 2018 berisi tata cara Operasional dan Bimbingan Koperasi, yaitu Modal Usaha Koperasi minimal berasal dari Simpanan Pokok. Modal Pembentukan bisa ditambahkan berupa Simpanan Wajib ; dan/atau hibah. Hibah sebagaimana dimaksud bisa berbentuk dana; dan/atau barang modal yang memiliki nilai yang dapat diukur dalam satuan mata uang. Simpanan Pokok seperti disebutkan di atas wajib disetorkan oleh anggota pada koperasi pada waktu menjadi anggota. Hibah sebagaimana disampaikan dibuktikan dalam surat pernyataan di atas materai dan/atau akta hibah. Verifikasi Berkas Permohonan dalam melakukan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, notaris harus mengirimkan permohonan verifikasi dokumen dahulu lewat SISMINBHKOP , apabila dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, notaris akan mendapatkan bukti yang diterbitkan oleh SISMINBHKOP. Untuk dokumen yang wajib diverifikasi sebagai berikut Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup; Berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk surat kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan jika ada; Surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan Rencana awal kegiatan usaha Koperasi Berita acara pada poin 2 dilengkapi berkas berikut ini Absensi rapat pendirian; FC Kartu Tanda Penduduk para pendiri sesuai daftar hadir; Surat kuasa pendiri; dan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan departemen terkait dengan bidang operasional yang akan dijalani. Menyampaikan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian koperasi Pengajuan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilaksanakan oleh notaris secara elektronik dengan cara mengisi Format Isian Akta Pendirian Koperasi pada SISMINBHKOP, dengan cara menscan dan mengunggah berkas-berkas yang sudah diverifikasi oleh SISMINBHKOP. TUTORIAL MEMBUAT KOPERASI Untuk informasi lebih lanjut mengenai Biaya Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Sasak Panjang Bogor , silahkan kontak kami
Koperasi pinjaman uang di Bogor merupakan salah satu bentuk koperasi yang khusus bergerak dalam bidang peminjaman uang. Dalam beberapa tahun ke depan, koperasi pinjaman uang di Bogor diperkirakan akan semakin berkembang dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Persiapan Koperasi Pinjaman Uang Di Bogor 2023Peluang Koperasi Pinjaman Uang Di Bogor 2023Keuntungan Menggunakan Pinjaman Koperasi Di BogorKesimpulan Persiapan Koperasi Pinjaman Uang Di Bogor 2023 Untuk dapat bersaing dan berkembang di masa depan, koperasi pinjaman uang di Bogor perlu melakukan beberapa persiapan. Pertama-tama, koperasi perlu memperkuat manajemen dan pengawasan agar keuangan tetap sehat dan terhindar dari risiko kerugian. Selain itu, koperasi juga perlu melakukan inovasi dalam produk dan layanan agar dapat memenuhi kebutuhan serta tuntutan pasar yang semakin kompleks. Selain itu, koperasi juga perlu meningkatkan literasi keuangan dan mengedukasi masyarakat mengenai keuntungan dan risiko dari penggunaan pinjaman. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakmampuan membayar pinjaman yang dapat berdampak negatif pada kelangsungan usaha koperasi. Terakhir, koperasi perlu membangun hubungan yang baik dengan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memperoleh dukungan dan fasilitas yang diperlukan dalam pengembangan usaha, seperti pembebasan pajak dan akses pembiayaan. Source Peluang Koperasi Pinjaman Uang Di Bogor 2023 Dalam beberapa tahun ke depan, koperasi pinjaman uang di Bogor diperkirakan akan semakin berkembang dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya peningkatan keterbukaan dan akses informasi mengenai koperasi pinjaman uang, meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan akan pinjaman, serta semakin ketatnya persaingan di pasar keuangan. Dengan banyaknya peluang yang tersedia, koperasi pinjaman uang di Bogor dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan jumlah anggota. Selain itu, koperasi juga dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Source Keuntungan Menggunakan Pinjaman Koperasi Di Bogor Menggunakan pinjaman dari koperasi pinjaman uang di Bogor memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Pertama-tama, bunga pinjaman yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, sehingga dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang meminjam. Selain itu, proses pengajuan pinjaman pada koperasi pinjaman uang di Bogor juga lebih mudah dan cepat. Hal ini disebabkan oleh prosedur yang sederhana dan persyaratan yang tidak terlalu rumit dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Terakhir, menggunakan pinjaman dari koperasi pinjaman uang di Bogor juga dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal karena sebagian besar keuntungan yang dihasilkan akan digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan ekonomi di komunitas sekitar. Source Kesimpulan Koperasi pinjaman uang di Bogor merupakan salah satu bentuk koperasi yang khusus bergerak dalam bidang peminjaman uang. Untuk dapat bersaing dan berkembang di masa depan, koperasi perlu melakukan beberapa persiapan, meningkatkan literasi keuangan, dan membangun hubungan yang baik dengan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Dalam beberapa tahun ke depan, koperasi pinjaman uang di Bogor diperkirakan akan semakin berkembang dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Penggunaan pinjaman dari koperasi pinjaman uang di Bogor memiliki beberapa keuntungan, antara lain bunga pinjaman yang lebih rendah, proses pengajuan yang lebih mudah dan cepat, dan membantu meningkatkan perekonomian lokal. Dengan demikian, koperasi pinjaman uang di Bogor dapat menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan pinjaman dengan biaya yang lebih terjangkau dan proses yang lebih mudah.
koperasi simpan pinjam syariah bogor
